The Ultimate Guide To reformasi intelijen
The Ultimate Guide To reformasi intelijen
Blog Article
e. foundations recognized less than overseas laws, to operate in Indonesian territory, provided which the Procedure is in partnership by having an Indonesian foundation and only within the areas of social, faith and humanity.
The Regulation on Foundations permits overseas citizens along with Indonesians or or else to establish a foundation under Indonesian legislation, and overseas foundations, i.
All issues with the Juvenile Courts are to get read in the shut court docket to make sure the confidentiality along with the id of the kid. A closed courtroom ensures that only the child’s parents, guardian, or appointed social staff may very well be current for the duration of hearings.
, normally shortened as “Ormas” and often loosely translated as “Mass Organizations”) was put in place through the Suharto administration to regulate civil society, together with other regulations in the offer called the “Political Legislation Deal of 1985.” The principle of “societal Group” released by this law was made to develop one organizational status for all sorts of pursuits – exercise, career, operate or religion – so that It could be easier to the regime to regulate them.
Di satu sisi badan intelijen tahu kepentingan clientnya, sebaliknya sang customer juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh badan intelijen agar dapat menghasilkan produk intelijen yang bermutu 1 .
Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible
Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.
Endeavours to market intelligence accountability are usually not a fairly easy make any difference. The situation of your death of human legal rights activist Munir Claimed Thalib [31] with a flight from Indonesia to Amsterdam on September 7, 2004—a suspected “intelligence operation” following the 1998 reforms—is deadlocked. The legal procedure only tried just one field actor, who was claimed to become “an intelligence agent” and located him guilty, and a person Formal at the leadership volume of BIN who communicated With all the agent but was finally acquitted.
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel Di Sini ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi goal serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
, when dozens of armed law enforcement and Military officers compelled their way in, launching tear fuel, and assaulting the citizens. eleven residents and attorneys from Yogyakarta lawful support had been reportedly arrested and 9 Many others were hurt.
Praktik intelijen Indonesia pada era Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.
Adat Regulation: Adat Law (hukum adat or adat recht) is usually a set of local and common guidelines and dispute resolution methods in several aspects of Indonesia. For this reason, there is absolutely no united Adat Regulation for The complete Indonesian men and women. A Dutch legal scholar, Van Vollenhoven categorized Adat Regulation into 23 subdivisions based on a combination of location and ethnicity. Its sources are unwritten laws evolving from and managed by legal consciousness of the persons.
Dalam diskusi ini, para akademisi, peneliti, dan praktisi menyoroti empat aspek utama yang harus difokuskan dalam upaya reformasi intelijen Indonesia:
, although the pressure of The brand new governing administration on the security equipment to beat this security disturbance has strengthened, the actions taken have already been sluggish and sub-optimum.